26
Feb
09

Info Terkini

Berita
Jangan Boros Gunakan Uang Negara
[ Senin, 23 Pebruari 2009 ]
Kegiatan di tiap instansi di lingkungan Pemkab Pekalongan diharapkan selalu memperhatikan prinsip efisiensi, sehingga tidak memunculkan masalah.

Demikian ditandaskan Bupati Pekalongan Hj Siti Qomariyah dalam Musyawarah Kerja dan Keakraban Instansi se-Kabupaten Pekalongan di kantor KPH Pekalongan Timur, Sabtu (21/2).

Silahturahmi dan keakraban itu, menurut bupati sangat penting untuk menjalin komunikasi antarinstansi dalam melancarkan tugas pelayanan pada masyarakat.

namun, dia meminta para pejabat agar jangan terlalu sering menggunakan uang negara dan boros, sehingga bisa memunculkan masalah. Dia mencontohkan kegiatan studi banding yang diikuti para istri pejabat di daerah lain.

“Kegiatan akhirnya dibatalkan padahal para istri pejabat sudah siap,” ujarnya.

Pelestarian Hutan

bupati menyatakan, akam senantiasa membuak diri untuk bekerja sama dengan pihak mana pun dalam menyejahterakan masyarakat, tidak terkecuali dengan Perhutani dalam bidang pengelolaan hutan.

Administratur KPH pekalongan Timur Imam Fuji Rahardjo sebagai tan rumah berharap kegiatan yang diikuti semua instansi, baik BUMN, Muspida, kepala dinas, dan para camat itu bisa meningkatkan kerja sama dalam pelestarian hutan.

KPH Pekalongan Timur membawahi lebih dari 50.000 hektare hutan yang berada di Kabupaten Pekalongan (28.000 ha), Pemalang (12.000 ha), dan Batang (11.000 ha).

Sebelum kegiatan keakraban, Imam meresmikan Mushala Darul Muttaqin. Mushala yang dibangun dengan anggaran Rp 104 juta lebih itu berada di kompleks kantor Perhutani. (Sumber Suara Merdeka 23/2)

……………………………………………………………………………
SMP I Wiradesa Digelontor Rp 800 juta
[ Senin, 23 Pebruari 2009 ]
Rintisan Sekolah berstandar Internasional

SMP Negeri 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan digelontor bantuan sekitar Rp 800 juta untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Bantuan itu berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pekalongan. “Semuanya untuk kegiatan akademik pengembangan siswa, guru dan perbaikan manajemen sekolah selama tiga tahun,” ujar Kepala SMP 1 Wiradesa Aji Suryo Sumanto, di sela-sela acara sosialisasi RSBI, Sabtu (21,2).

Selama tiga tahun itu nantinya ada dua ruang yang akan dibuat menjadi kelas percontohan sekaligus sebagai persiapan SBI. Baik materi, sistem penyampaian, maupun bahasa yang disampaikan menggunakan standar internasional.

“Ada beberapa mata pelajaran yang harus menggunakan bilingual atau dua bahasa yaitu Inggris dan Indonesia,” ujarnya.

mata pelajaran itu adalah IPA, Matematika, Bahasa Inggris, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Konsekuensinya, kompetensi pata guru empat mata pelajaran itu harus dikembangkan.

selain itu, sistem administrasi dan pelayanan siswa akan menggunakan sistem online. “hasil ujian atau konsultasi akademik nantinya bisa diakses lewat internet,” paparnya.

Ber-AC

Ketua Komite Sekolah SMP 1 Wiradesa Sadiyo menambahkan, sekolah itu juga harus egera melengkapi sarana dan prasarana, diantaranya perbaikan ruangan, gedung, dan fasilitas lain.

Saat ini sekolah sudah punya laboratorium, bahasa, komputer, dan perpustakaan yang dilengkapi dengan sistem komputerisasi, multimedia, dan jaringan internet.

“Dua ruang belajar yang nantinya digunakan sebagai percontohan akan lebih dulu dilengkapi, tuturnya.

Selain AC, dua ruang itu juga akan dilengkapi dengan peralatan standar untuk pengajaran kreatif, seperti televisi, layar, laptop, dan LCD proyektor.

Penambahan biaya untuk penyediaan sarana prasarana tidak masuk dalam pembiayaan dari pemerintah, sehinga harus digali dari orang tua siswa.

Meski begitu, warga yang tidak mampu tidak akan dipaksakan dan tetap mendapat hak untuk bersekolah. “Kita tetap akan melindungi warga yang tidak mampu,” tegasnya. (Sumber Suara Merdeka 23/2)

……………………………………………………………………………
Penurunan Tarif Angkutan Mulai Disosialisasikan
[ Kamis, 19 Pebruari 2009 ]
Penurunan tarif angkutan di Kabupaten Pekalongan mulai disosialisasikan.

Penurunan tarif sekitar 7 persen menyusul penurunan BBM dari semula bensin Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500/liter dan solar dari Rp. 5.000/liter menjadi Rp Rp 4.500/liter.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan, Djarot Rusmanto menjelaskan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang penurunan tarif yang sudah disepakati pihak-pihak terkait, sudah turun.

Perbup bernomor 4 tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di Wilayah Daerah. Tarif yang diatur dalam Perbup tersebut yakni tarif batas atas Rp 211 per penumpang per kilometer dan tarif batas bawah Rp 164/penumpang/kilometer.

Kesepakatan

Pemberlakuam tarif tersebut seharusnya sejak peraturan dibuat, yakni 29 Januari 2009. Namun, peraturan perlu disosialisasikan.

Hingga saat ini, sosialisasi masih terus dilakukan pada para awak angkutan, dan masyarakat.

“Sebagian ada yang sudah menurunkan tarif, sebagian belum. Bupati menerbitkan peraturan tarif angkutan bukan tanpa dasar, namun berdasarkan kesepakatan para awak angkutan dan paguyuban sebelumnya saat dikumpulkan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,” tutur Djarot.

Teguh (25), sopir angkutan Sragi – Bojong – Kedungwuni, mengatakan, meski belum ada peraturan dari Pemkab terkait penurunan tarif angkutan yang sampai padanya, banyak penumpang yang sudah minta tarif diturunkan. “Mereka kebanyakan bagaimana lagi, kami ya tidak bisa apa-apa,” ujar dia.

Senada dengan Teguh, Sakur (45) sopir angkutan Wiradesa – Kedyngwuni – Kajen, mengatakan, banyak penumpang yang membayar ongkos angkutan lebih murah dan dia pasrah aja.

“Belum ada keputusan tarif turun saja, mereka sudah menurunkan tarif sendiri, biasanya Kajen – Pekalongan Rp 5.000 sekarang Rp 6.000,” ujar dia. Anak sekolah biasanya Rp 1.500 jadi Rp 1.000,” ujar dia. (Sumber Suara Merdeka 19/2)

Berita Terkait

Tarif Angkutan Turun 9,3 Persen

……………………………………………………………………………
<a title=”:: Lihat Semua Berita” href=”index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=48″>::
Artikel
Saat Korupsi ‘Mengalir’ ke Daerah
[ Kamis, 22 Januari 2009 ]
Sejak era otonomi daerah, korupsi pun hijrah dari pusat ke daerah

Sejak adanya otonomi daerah, maka kekuasaan dan kewenangan pun terdesentralisasi ke daerah-daerah. Menurut teori, di mana ada kekuatan berkumpul, di situ ada kecendrungan untuk korup.

Otomatis, korupsi memang telah bergeser dari pusat ke daerah sejak adanya otonomi daerah. Sebab, penguasa daerah memiliki kewenangan untuk membangun daerahnya masing-masing. Kepala daerah juga memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan.

Disayangkan, desentralisasi kekuasaan ini ternyata tidak diikuti dengan penguatan pengawasan desentralisasi. Akibatnya, audit Badan Pemeriksa Keuangan selalu menemukan kebocoran-kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tragisnya, kebocoran ini terjadi di semua daerah. Angka kasarnya mencapai 30 persen. Ini tentunya sebuah jumlah yang sangat besar. Belum lagi jika ditambah kasus-kasus penyelewengan kewenangan lainnya.

Namun, korupsi yang paling harus diwaspadai adalah korupsi yang dikendalikan dari pusat. Contohnya seperti pengadaan mobil kebakaran dan dana upah pungut pajak. Apalagi  upah pajak ada dasar hukumnya, yakni peraturan menteri dalam negeri.

Korupsi di daerah ini akan semakin menggila jika tidak ada pengawasan yang maksimal dari aparat penegak hukum.

Mungkin, jumlahnya akan sama besar atau lebih besar ketimbang korupsi di masa kekuasaan sentralisme Orde Baru. Hanya bedanya, penikmat uang haram ini lebih banyak dan merata di penguasa-penguasa daerah.

Karena itu ke depan, pidana khusus (pidsus) kejaksaan di daerah harus segera direvitalisasi untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran anggaran itu. Kalau hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, akan sulit.

Di masa depan, KPK mungkin akan ada di daerah di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan. Tapi, hal itu tidak akan cukup. Lebih baik mengandalkan pidsus kejaksaan yang ada di seluruh provinsi bahkan kabupaten. Revitalisasi ini mutlak dilakukan jika memang ada komitmen untuk pengawasan terhadap ‘raja-raja kecil’ di daerah.

Dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan memang memiliki kelemahan, yaitu harus meminta izin pada penguasa saat akan memeriksa gubernur atau bupati. Kalau statusnya naik jadi tersangka juga harus izin lagi. Rumit sekali birokrasinya.

ICW sudah mendorong agar DPR dapat menghapus jalur birokrasi itu di UU Susunan dan Kedudukan. Untuk pejabat  daerah, DPR juga harus melakukan revisi terbatas di UU Pemerintah Daerah. Itu kalau memang  DPR punya komitmen pemberantasan Korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilaksanakan dengan hanya penindakan. Tidak cukup. Di sisi lain, pencegahan tak kalah pentingnya. Di sini, pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci vital dalam pemberantasan korupsi baik di daerah maupun pusat.

Pengawasan yang ada saat ini, mulai dari pengawasan internal dan Badan Pengawas Daerah, tidak berfungsi  karena sistem mereka tidak kuat. Kalau pun ada sanksi, jaring-jaring pengawas ini malah menyulitkan penerapan sanksi.

Solusinya, kembali ke kejaksaan lagi. Badan ini memang perlu direvitalisasi segera. Selain itu, program reformasi birokrasi yang diluncurkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bisa dikerjakan.

Indonesia memang membutuhkan pengawasan eksternal. Terutama yang independen seperti Komisi Yudisial -sebelum kewenangannya dieliminasi-  dalam mengawasi dunia peradilan.

Namun, itu akan memakan waktu lama. Saat ini, pemerintah lebih baik memaksimalkan institusi yang ada. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan semacamnya.

Disarikan dari wawancara dengan Febri Diansyah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

(Sumber http://www.vivanews.com)

……………………………………………………………………………
Menolak Remisi bagi Koruptor
[ Sabtu, 09 Agustus 2008 ]
SUDAH menjadi tradisi setiap tanggal 17 Agustus, Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan remisi (potongan hukuman) kepada para narapidana yang dianggap berkelakuan baik. Depkumham Wilayah Jawa Tengah kini mengajukan remisi bagi 800-an narapidana. Dari jumlah tersebut, 15 napi diantaranya tersangkut kasus korupsi.

Pemberian remisi kepada para koruptor ini mendapat perhatian serius dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Lembaga ini telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden pada tanggal 1 Agustus 2008, yang isinya meminta R1 tidak memberikan remisi kepada narapidana korupsi.

Pemberian remisi memang sudah ada aturannya, serta menjadi hak para terpidana yang dianggap berkelakuan baik untuk mendapatkannya, kecuali terpidana mati dan seumur hidup. Perlu dipahami, pemberian remisi oleh pemerintah (dalam hal ini Presiden) merupakan hak, bukan kewajiban.
Karena itu, tidak ada konsekuensi serius secara konstitusi kalau Presiden tidak memberikannya. Bahkan, sebaliknya, jika Presiden menolak memberikan remisi kepada para narapidana korupsi, justru akan berdampak positif bagi pemerintahan.
Argumentasi Penolakan
Tuntutan agar Presiden tak memberikan remisi kepada narapidana korupsi bukanlah perilaku diskrimintif dan pelanggaran HAM. Sebab, tuntutan penolakan pemberian remisi terhadap para koruptor memiliki beberapa argumentasi yang kuat.

Pertama, dalam stiker-stiker yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan agar masyarakat waspada terhadap bahaya laten korupsi. Memandang korupsi dengan sebutan ”bahaya laten” berarti status kegawatannya sama dengan ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap keselamatan bangsa. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan korupsi adalah ideologi terlarang di negeri ini.

Kedua, dalam klausul Undang-undang Antikorupsi disebutkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa; bukan sekadar kejahatan biasa. Kejahatan korupsi bisa disamakan dengan kejahatan terorisme. Sebagai kejahatan luar biasa, semestinya tidak bisa disamakan dengan kejahatan biasa dalam mendapatkan remisi.

Ketiga, korupsi adalah perilaku pelanggaran HAM. Tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, karena banyak korban akibat perilaku tersebut. Apalagi kalau korupsinya sampai ratusan miliar, bahkan triliyunan, rupiah. Berapa darah rakyat yang dihisap oleh para koruptor dan berapa nyawa yang dapat dihidupi dengan jumlah uang yang dikorupsi tersebut?

Keempat, pemberian remisi adalah sikap yang tidak mendukung program antikorupsi. Presiden menerima mandat untuk memberantas korupsi, bahkan sudah mengeluarkan Inpres No 5/Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Menjadi omong kosong jika Presiden masih memberikan remisi kepada para narapidana korupsi. Itu merupakan pengingkaran terhadap cita-cita reformasi dan Inpres 5/2004.

Kelima, untuk minumbulkan efek jera. Yang terjadi saat ini adalah tidak adanya efek jera bagi pelaku korupsi atas perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana mereka bisa merasa jera, jika hukuman yang diberikan —terutama di pengadilan umum— adalah putusan hukuman minimal serta denda yang ringan.

Jika hukumannya minimal, denda yang diberikan juga ringan, dan masih diberi remisi, bagaimana mereka bisa jera? Hal ini jelas bertentangan dengan suara mayoritas bangsa yang menghendaki koruptor dihukum seberat-beratnya, bahkan wacana hukuman mati bagi mereka pun mulai nyaring disuarakan.
Komitmen, Sikap Tegas
Seberat dan serumit apapun, permasalahan bangsa ini masih bisa diselesaikan kalau ada komitmen dan sikap yang tegas. Bangsa ini pernah berabad-abad dijajah Belanda, tetapi akhirnya bisa merdeka. Tahun 1965, bangsa ini juga menghadapi ancaman besar G30S/PKI. Tetapi ancaman tersebut bisa diatasi dengan sukses. Kuncinya hanya satu: adanya komitmen untuk melawan dan sikap tegas!

Saat ini semua elemen, termasuk pemerintah, selalu mengakui bahwa korupsi adalah ancaman yang sangat  berbahaya. Bahkan dalam bahasa khasnya, Prof Sadjipto Rahadjo menganggap bangsa ini sedang mengalami darurat korupsi.
Tetapi sikap penyelenggara negara —terutama Presiden SBY— masih ragu-ragu dan ambivalen. Presiden tidak berani tegas dalam menyikapi masalah korupsi. Inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi kurang progresif.

Kita bisa melihat betapa ragu Presiden untuk memberhentikan dua menterinya, Paska Suzetta dan MS Ka’ban, yang dalam sidang pengadilan Tipikor disebut Hamka Yandhu mendapatkan aliran dana BI.  Mengapa mereka tidak diberhentikan? Argumentasinya karena belum ada putusan yang tegas dan tetap, atau belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Alasan itu memang masuk akal, sebab ada praduga tak bersalah. Namun sebagai kepala pemerintahan, mestinya Presiden ingat akan sumpah para pejabat negara termasuk para menterinya. Kalau tidak salah mereka, antara lain, bersumpah demi Allah akan memegang UUD 1945 dan menjalankan undang-undang, serta peraturan-peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Bukankah menerima pemberian yang bukan haknya dan tak dikembalikan itu sudah melanggar undang-undang, dalam hal ini UU Tipikor tentang pemberian gratifikasi? Dari sisi ini, mestinya Presiden tidak perlu menunggu proses hukum. Dia bisa memberhentikan kedua menterinya itu, tanpa harus menunggu ada putusan tetap pengadilan.

Kalau Presiden yang mendapat mandat langsung untuk memberantas korupsi saja masih ragu dan tidak tegas terhadap korupsi, lalu bagaimana dengan bawahannya? Kalau Presiden belum berani menghadapi tekanan politik untuk memecat menterinya yang diduga kuat terlibat korupsi, bagaimana dengan pejabat-pejabat di bawahnya?

Oleh karena itu, pemberian remisi juga akan menjadi tolok ukur apakah Presiden SBY memiliki sikap tegas terhadap para koruptor atau tidak. Mari kita saksikan nanti pada acara detik-detik proklamasi.

–– Jabir Alfaruqi, koordinator KP2KKN Jawa Tengah. (Sumber Suara Merdeka)

……………………………………………………………………………
DPR Korup, Rakyat Terpuruk
[ Kamis, 17 Juli 2008 ]
DITANGKAPNYA sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini, membuat parlemen kita semakin menjadi sorotan berbagai pihak. Berbagai usul dan kritik pun disampaikan untuk membersihkan, menghapuskan, atau mencegah korupsi oleh para wakil rakyat tersebut.

Melihat realitas itu, timbul pertanyaan di benak kita, sampai kapankah bangsa ini mengalami kondisi kedaruratan hukum seperti sekarang? Bayangkan, betapa memilukannya, hukum seperti tak mampu menjadi terapi bagi para pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.

Atmosfer peperangan yang terus digaungkan melawan kejahatan luar biasa itu belum juga melahirkan efek jera. Blow up pemberitaan media massa pun seperti tidak meninggalkan bekas ketakutan. Opini yang menekan, rupanya juga tidak mampu membangun budaya malu.

Perang dikampanyekan, hukum ditegakkan, kontrol sosial diintensifkan, tetapi the corruption show go on. Mirisnya lagi, realitas itu justru ”didukung” oleh mereka yang seharusnya menjadi bagian terhormat penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Ketika Bulyan Royan, anggota DPRI dari Fraksi Bintang Reformasi (FBR) ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap 66.000 dolas AS dan 5.500 euro dalam pengadaan kapal patroli laut Departemen Perhubungan (Dephub), kita gembira sekaligus bersedih.

Gembira karena KPK sekali lagi membuktikan langkah hebatnya sebagai elemen utama darurat korupsi. Sedih karena masih tersisa kasus lain di antara sejumlah kasus yang melibatkan para pejabat publik, dalam hal itu wakil rakyat yang terhormat.

Padahal sebelum booming kasus korupsi anggota legislatif itu, mereka sempat dibuat gusar oleh lagu Slank yang liriknya berbunyi: ”Mafia di Senayan/ kerjanya buat peraturan/ bikin UUD/ ujung-ujungnya duit…”

Tetapi bagaimana harus bergusar, ketika belum lagi reda polemik tentang lagu tersebut KPK menangkap Al Amin Nasution dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau? Rentetan kasus yang melibatkan para tokoh Senayan itu pun, suka atau tidak suka, menggambarkan bias sikap terhadap kekuasaan. Yakni, kekuasaan yang dielaborasi untuk menyejahterakan diri sendiri, dan bukan tidak mungkin berkait dengan kepentingan-kepentingan kelompok.

Audit Terbuka

Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) DPR, Lukman Hakim Saifuddin, ditangkapnya para anggota DPR tersebut menuntut dilakukannya audit terbuka atas harta kekayaan anggota parlemen.

Selama ini, anggota DPR hanya menulis daftar kekayaannya tetapi tidak ada mekanisme yang membuat segala sesuatu yang dituliskan itu dapat dicek kebenarannya. Dengan demikian, Undang-Undang (UU) Pembuktian Terbalik mendesak untuk disahkan.

Tidak adanya UU Pembuktian Terbalik membuat pejabat publik, termasuk anggota DPR, terus melakukan korupsi. Keberadaan pembuktian terbalik itu selama ini diperdebatkan. Mereka yang menolak, baik dari DPR maupun ahli hukum, beranggapan bahwa pembuktian terbalik melannggar asas praduga tak bersalah.

Namun karena merupakan kejahatan luar biasa, korupsi harus dilawan dengan cara yang luar biasa pula. Karena itu, pembuktian terbalik mutlak diperlukan demi tegaknya hukum dan pemberantasan korupsi (Kompas, 3/7/08).

Gejala merebaknya praktik korupsi di kalangan DPR dan pejabat negara lainnya memang menimbulkan pertanyaan, sejauh mana etika jabatan dapat memengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku para petinggi negara? Tanpa etika jabatan yang menekankan nurani kejujuran dan ketulusan, kekuasaan akan menjadi monster penuh kerakusan yang mengerikan, yang digambarkan filsuf Thomas Hobbes (1588- 1679) sebagai leviathan, makhluk raksasa dasar laut yang ganas dan pengisap darah.

Bayangkan, kalau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan tanpa pegangan etika jabatan. Para petinggi Indonesia umumnya sudah dibekali sumpah dan etika jabatan, namun, cengkeraman pegangan terhadap sumpah dan etika jabatan rupanya tidak terlalu kuat.

Kalaupun pegangan atas etika jabatan melemah, semestinya para calon koruptor atau koruptor kambuhan mendapatkan efek jera atas penangkapan dan penghukuman para pejabat yang sudah tertuduh korupsi.

Dalam kenyataannya, praktik korupsi justru terus merebak luas. Kisah penangkapan Bulyan Royan telah menggambarkan adegan kecanggihan berkorupsi, ibarat dalam film.

Apresiasi perlu disampaikan kepada KPK yang mampu melacak kasus penyuapan itu. Tantangan mengatasi kejahatan korupsi diduga semakin rumit. Bukan tidak mungkin calon koruptor atau koruptor kambuhan tidak berhenti merekayasa cara dan pola korupsi yang lebih aman dan canggih.

Saya tidak habis pikir, mengapa orang-orang terhormat seperti yang ada di DPR, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA) atau petinggi negara lainnya tidak mampu menjaga kehormatan mahkota jabatannya.

Lebih menyakitkan lagi, praktik korupsi itu dilakukan di tengah kondisi rakyat mengalami kesulitan hidup. Paling tidak 34,96 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Anggota DPR sebagai wakil rakyat, justru dituntut oleh panggilan jabatan dan tugasnya untuk berempati dan membantu perbaikan hidup rakyat banyak. Namun kenyataannya, rakyat ditelantarkan, dan anggota DPR umumnya asyik dengan kenikmatannya sendiri.

Berkekuatan Ekstra

Tampaknya kita memang harus bersabar dalam memerangi penyakit struktural itu. Keberadaan lembaga seperti KPK menunjukkan cermin kedaruratan persoalan yang dihadapi bangsa ini, karena fungsi penegakan hukum secara reguler terpatahkan oleh fakta kebutuhan adanya lembaga berkekuatan ekstra.

Tetapi, bisakah kita bersabar menyaksikan kasus demi kasus yang terus muncul? Di tengah semua itu, sebagian dari mereka yang berada di lingkaran atau yang punya akses ke pusat-pusat kekuasaan dengan beragam cara berupaya memperlemah pilar-pilar pemberantasan korupsi, baik melalui pintu masuk regulasi maupun opini. Nyatanya, kondisi kedaruratan itu terasa seperti menjadi-jadi.

Makin banyaknya temuan kasus kakap dari kalangan yang idealnya menjadi pilar perang melawan korupsi, mendorong diperlukannya langkah dan sikap yang bersifat lebih darurat lagi. Bagaimana mungkin mengharapkan rasa keadilan, jika orang-orang yang berada di jantung hukum malah bermain-main dalam konspirasi?

Rekaman percakapan telepon Artalita dengan para petinggi Kejagung, yang juga menyebut sejumlah nama dari lembaga hukum lain, membuat kita makin miris: di mana rakyat mengamanatkan kepercayaannya kepada penegakan hukum?
Urat takut seolah-olah tidak terbentuk lewat berbagai macam vonis yang telah dijatuhkan untuk para koruptor.

Artinya, penegakan hukum belum mampu menerbitkan aroma terapi yang kuat. Pendekatan moral yang mengacu kepada etika jabatan pun sama sekali tidak efektif menghentikan korupsi. Lalu, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan korupsi yang begitu hebat di kalangan petinggi Indonesia?

Meski demikian, kita harus tetap optimis, setidak-tidaknya melalui dukungan moral yang terus menerus kepada KPK, agar perang terhadap korupsi selalu menciptakan ketakutan yang terus bergaung di bumi Indonesia tercinta.

(Sumber Suara Merdeka)
(Lukman Santoso Az, pemerhati Politik-Hukum dan peneliti pada Lembaga Studi Agama dan Negara (Lesan) Yogyakarta.

……………………………………………………………………………
Teknologi
Mengapa Virus Komputer Lebih Banyak Menyerang Windows Daripada Linux ?
[ Kamis, 22 Januari 2009 ]
Seperti halnya Windows, di Linux anda juga bisa menemui virus komputer. Bahkan virus komputer di Linux sudah ada sejak tahun 95an. Namun mengapa kita jarang mendengar berita tentang virus komputer di Linux ?

Ada beberapa sebab dan pandangan mengapa kita lebih banyak mendengar serangan virus komputer di Windows daripada di Linux.

Pengguna Linux masih sedikit, jadi belum banyak virus yang dibuat
Pengguna Linux memang jauh lebih sedikit dibandingkan Windows. Ini merupakan salah satu alasan mengapa tidak banyak pembuat virus yang menjadikan Linux sebagai sasaran. Namun bukan berarti kalau Linux sudah memiliki banyak pengguna, nantinya akan banyak orang yang tertarik untuk membuat virus Linux. Alasan berikut akan menjelaskannya.

Sistem keamanan Linux jauh lebih bagus daripada Windows
Dari awal dibuat, Windows sudah memiliki banyak lubang keamanan, yang kemudian dimanfaatkan virus komputer untuk berkembang biak. Berbeda dengan Linux yang menggunakan sistem keamanan jauh lebih ketat, misalnya :

– Setiap user memiliki hak akses dan properti yang berbeda-beda. Jika virus tidak memiliki hak akses, maka virus tersebut tidak akan bisa menyerang.

– Default user Linux adalah user biasa, bukan Root (Administrator di Windows), ini menyebabkan virus tidak memiliki hak akses penuh sehingga lebih susah untuk menyerang sistem Linux. Bandingkan dengan Windows yang default usernya adalah Administrator sehingga menyebabkan virus memiliki hak akses penuh atas komputer.

Sistem keamanan yang jauh lebih baik dan lebih menyusahkan ruang gerak virus inilah yang sebenarnya menyebabkan mengapa virus jarang menyerang Linux.

Tidak ada tool yang memudahkan pembuatan virus di Linux
Di Windows, Anda bisa menemukan banyak tool untuk membuat virus yang notabene sangat mudah untuk dipergunakan. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli virus untuk membuat virus di Windows. Bahkan karena begitu mudahnya, anak SMPpun sekarang bisa dengan mudah membuat virus.

Kemudahan yang ditawarkan Windows ternyata bisa menjadi boomerang untuk ‘merusak’ Windows. Bagaimana dengan Linux …? Selain memiliki sistem keamanan yang lebih susah untuk ditembus virus komputer, Linux juga tidak mempunyai tool pembuat virus ini. Jadi wajar kalau tidak banyak orang yang membuat virus di Linux.

Pembuat virus komputer adalah orang Linux …?!
Pandangan ini boleh dibilang muncul dari orang yang anti-Linux. Sayangnya pandangan ini tidak terbukti kebenarannya. Virus komputer di PC pertama kali muncul tahun 1986 – yang dikenal sebagai virus Brain – dan dibuat oleh programmer dari Pakistan. Pada masa itu komputer masih menggunakan DOS (Windows baru muncul versi 1.0 dan Linux belum dibuat – lihat Sejarah Pengembangan Linux). Jadi, sangatlah tidak masuk akal kalau mengatakan pembuat virus adalah orang Linux.

NB : Penulis sendiri mengenal Linux baru beberapa tahun belakangan ini, namun sudah pernah membuat virus komputer jauh sebelum menggunakan Linux, bahkan menggunakan Windows-pun belum, karena semuanya saat itu masih berbasis DOS.

Karena virus jarang ada di Linux dan lebih susah untuk untuk berkembang biak, maka boleh dibilang Linux jauh lebih bebas dari gangguan virus dibandingkan Windows. Sebagai bukti … mulai dari saat beralih ke Linux sampai saat mengetik artikel ini, penulis belum pernah sekalipun terganggu dengan virus di Linux.

Bahkan prediksi-prediksi pakar anti virus yang menyatakan Linux akan menjadi sasaran virus tidak ada satupun yang terbukti. Coba lihat saduran informasi dari para pakar anti virus berikut:

Anggapan bahwa Linux bebas virus, bisa jadi sirna di masa yang akan datang. Sistim operasi open source itu diperkirakan akan jadi target virus dalam tiga tahun mendatang. “Virus bukan hanya untuk Microsoft saja, Linux paling cepat tiga tahun lagi bakal jadi target serangan virus,” Itu sudah seperti hukum alam di pasar,” jelas spesialis anti virus Alfons Tanujaya dari Vaksincom kepada detikinet di Wisma Purna Batara Jakarta, Rabu (Detikinet, 21/9/2005).

“Tentu saja kita akan melihat lebih banyak virus di Windows, tetapi Linux akan menjadi target karena penggunaan Linux sudah semakin meluas” kata Raimond Genes, presiden antivirus Trend Micro Eropa.

Jack Clarke, manajer produk McAfee Eropa, berkata: “Pada kenyataannya membuat virus di Linux itu mudah karena sifatnya yang open source dan kodenya tersedia. Jadi kita akan melihat lebih banyak virus Linux karena Linux sudah semakin banyak digunakan dan populer.” (Vnunet, 5/12/2001)

Tiga petinggi perusahaan anti virus ternama – Vaksincom, TrendMicro, McAfee – memberikan prediksi yang salan tentang virus di Linux. Tujuh tahun telah lewat dan Linux relatif masih aman dari gangguan virus.

(Sumber http://www.pclinux3d.com)

……………………………………………………………………………

Untuk Berita Selengkapnya>>
kembali


0 Responses to “Info Terkini”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: